banner here

1.710 Ha tambak di 26 desa di Demak hilang

kapsul sambiloto,kapsul kunyit putih,kapsul kelor,obat kanker,herbal kanker,obat covid,herbal covid,obat corona
Banjir air laut pasang (Rob) di Demak, Jawa Tengah, mengakibatkan 1.710 hektare (Ha) tambak milik rakyat yang berada di 26 desa sepanjang pantai utara hilang.

Bahkan telah terjadi penurunan tanah 12 centimeter per tahun dan dikhawatirkan jika tak segera diatasi 50 tahun ke depan desa-desa tersebut akan hilang.

Banjir akibat air laut pasang (Rob) berdampak semakin buruk bagi kawasan pantura, di Kabupaten Demak sebanyak 26 desa di beberapa kecamatan seperti Sayung, Karangtengah dan Wedung. Akibatnya, 1.710 Ha tambak rakyat hilang.

Bahkan setiap tahun terjadi penurunan tanah hingga 12 cm sehingga dikhawatirkan dalam 50 tahun ke depan 26 desa tersebut akan hilang dan jalur pantura terputus.

Salah satu desa, yaitu Senik, yang dihuni sekitar 1.200 keluarga telah hilang ditelan banjir rob dan warganya terpaksa direlokasi di Desa Gemulak sejak tahun 2007. Bahkan kini banjir rob juga masih menggenangi desa-desa di tiga kecamatan tersebut hingga ketinggian mencapai 1,5 meter  serta 449 keluarga menunggu untuk direlokasi.

Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Heru Budiono mengatakan banjir rob telah mengakibatkan pengikisan pantai (abrasi) secara besar-besaran di Demak. Jika pada tahun 80-an abrasi mencapai 34,1 kilometer di sepanjang pantura kini meningkat menjadi 57,5 km.

"Kita telah berupaya untuk melakukan penanggulangan agar tak terjadi abrasi dan mengurangi rob yang mengakibatkan ribuan hektare tambak telah hilang dengan penanaman hutan mangrove," kata Heru.

Namun demikian pengaruh dari global warming mengakibatkan rob semakin tak terkendali, sehingga berbagai upaya terus dilakukan dan memerlukan anggaran yang cukup besar hingga mencapai Rp77 miliar untuk membuat pemecah gelombang.

Anggaran sebesar itu, menurut Heru, sulit jika hanya mengandalkan dana yang bersumber dari APBD Demak, karena untuk memenuhi kebutuhan tersebut jika bersumber dari APBD diperlukan waktu hingga 20 tahun lebih, sehingga hal itu memerlukan perhatian nasional.
from  http://www.mediaindonesia.com